Contoh Resensi Novel

Resensi Novel

Judul                     : London Love Stroy

Penulis                 : Tisa TS (Georgia Patricia Titi Sari) 

Penerbit              : Loveable

Terbit                    : Desember 2015

Tebal                     : 192 halaman 

Novel ini berdasarkan dari skenario film London Love Story, karena permintaan penggemar yang banyak, maka penulis skenario sinetron Arti Sahabat, Love in Paris, dan Diam-Diam Suka,Georgia Patricia Titi Sari atau yang lebih dikenal dengan Tisa TS ini membuat novel London Love Story dibantu oleh Stanley Meulen. Sebagian besar cerita ditulis oleh Tisa TS, dan dilengkapi serta disempurnakan oleh Stanley Meulen, selaku penulis pendamping. Ini adalah sebuah fenomena baru, dimana skenario film dijadikan novel, padahal kebanyakan novel yang dijadikan film. Menurut Tisa TS, berdasarkan pada berita online yang dirilis, setiap film mempunyai strategi masing-masing untuk memperkenalkan filmnya dan film London Love Story ini memilih menyajikan skenario filmnya dalam bentuk novel agar dapat dibaca calon penontonnya sehingga ketika mereka menonton film London Love Story dapat terlebih dahulu mengetahui seperti apa ceritanya. Ditambah bonus poster semakin menjadi daya tarik pembeli. Seolah ingin mengulang kesuksesan film dan novel Magic Hour, Tisa dan rumah produksi, Screenplay Productions, merilis novel London Love Story sebelum filmnya tayang dan sengaja dibuat akhir cerita menggantung agar pembaca penasaran dan menonton filmnya agar dapat mengetahui akhir dari cerita cinta Caramel ini.

Novel ini bukan bercerita tentang masa-masa cinta pertama, melainkan tentang bagaimana kita ke depannya dengan cinta. Ada yang berusaha untuk mempertahankan, ada yang berusaha untuk maju ke depan, dan ada juga yang ingin merasakan cinta baru yang lebih baik. Percintaan menjadi hal utama, namun ada juga sisi persahabatan yang kental, sisi kekeluargaan hanya muncul sedikit, hanya tokoh Caramel yang diceritakan orang tuanya. Berawal dari cerita tentang empat orang mahasiswa yang berasal dari Indonesia yang sedang kuliah di London, ibu kota negara Inggris. Mereka adalah Caramel, Bima, Dave, dan Adelle.

Caramel (Michelle Ziudith ) merupakan seorang gadis yang terlahir dari keluarga sederhana, ia sukses dalam meraih cita-cita untuk kuliah di London, Inggris. Ia rutin ribut dengan ibunya mengenai surat – surat yang datang ke rumah ibunya serta Caramel sendiri, sedangkan Caramel tak ingin membuka luka lamanya dengan menyimak surat itu, disaat yang bersamaan Bima (Dion Wiyoko) justru berusaha untuk mengejar cinta Caramel. Caramel yang telah tak percaya akan cinta, rutin memakai akal untuk memandang cowok, apalagi Bima menyebutkan jika ia jatuh cinta dengan Caramel. Semakin Caramel tolak, Bima terus penasaran.

                Di sisi lain, ada Dave (Dimas anggara) yang merupakan seseorang dari kalangan para mahasiswa yang tidak memiliki kekasih atau tidak mampu menutupi kekosongan hatinya, setelah ditinggalkan oleh satu-satunya wanita yang dicintainya. Wanita itu lenyap dari hidupnya ketika Dave ingin menjadikannya cinta terakhir. Suatu hari ketika baru pulang dari pesta ulang tahun temannya, dirinya berjumpa dengan seorang perempuan yang berusaha bunuh diri yaitu Adelle (Adila Fitri), Dave berusaha meyakinkannya bahwa apa yang dilakukannya itu sia-sia. Awal pertemuan tersebut membuat cewek yang ditolongnya justru jatuh cinta hanya dalam waktu dua hari, dari sikap dave yang sangat baik.

Akhirnya takdir mempertemukan mereka berempat dengan tutorial yang berbeda. Pertemuan itu sekaligus menjawab semua pertanyaan yang ada di antara Dave, Caramel, Adelle serta Bima. Sebenarnya apa korelasi mereka satu dengan lainnya? Di sisi lain, tanpa sepengetahuan mereka, justru takdir menunjukkan jawaban yang sungguh mengejutkan serta membuka rahasia yang terpendam selama satu tahun lebih.

 Apakah mantan pacar Caramel bisa bertahan? Dan siapa sebenarnya mantan pacar dari karakter Caramel? Sebab apakah yang membuat hubungan Caramel dan mantan pacarnya hancur? Kemanakah karakter Dave dan mengapa  tiba-tiba menghilang? lalu Bagaimana dengan kelanjutan cerita dari Bima dan Adelle? Cerita dalam novel London Love Story ini sangat menggantung, karena versi lengkap dari cerita ini akan dilanjutkan di layar lebar.

Keunggulan dari novel ini adalah novel ini berhasil menghadirkan suasana London yang sejuk pada saat usai musim gugur, daun-daun berguguran, namun terasa dingin saat memasuki musim dingin yaitu hujan. Pada keseluruhan cerita juga sangat sesuai dengan judul yang diusung. Banyak tempat indah di London yang tergambar dalam novel ini, membuat pembaca semakin penasaran. Dan tidak hanya London, penulis pun tidak lupa dengan tanah air yaitu dengan menghadirkan Pulau Dewata Bali sebagai tempat penceritaan Caramel dan mantan kekasihnya. Sekali lagi, penulis berhasil membawa pembacanya ke London yang sesungguhnya. Tampilan dalam novel ini sangat menarik. Jika di sampul depan dan belakangnya berwarna biru, lain halnya dengan tampilan dalamnya. Tampilan dalamnya berwarna merah, hitam dan putih. Terdapat dua puluh bab dalam novel ini yang di setiap akhir bab pembaca diberikan kata-kata mutiara yang dahsyat tentang cinta. Kata-kata tentang cintanya sangat indah dan pastinya membuat pembacanya terpesona apalagi muda-mudi yang sedang puber. Penulis sangat tepat dalam menulis kata-kata mutiara tersebut, sangat menyentuh hati dan tepat sasaran.

Kelemahannya dari novel ini adalah masih terdapat kesalahan penulisan kata. Hal kecil seperti itu patut menjadi perhatian penyunting. Dalam novel ini pun tidak terdapat daftar isi, sehingga pembaca kesulitan jika ingin membaca bagian disukai untuk dibaca ulang.

Novel ini layak di baca oleh kalangan remaja, dan tidak dikhususkan untuk anak-anak yang masih di bawah umur, karena novel ini menceritakan tentang percintaan, yang tidak patut ditiru oleh anak-anak yang masih di bawah umur.

Sejarah Wong Fei Hung

Wong Fei Hung adalah seorang Ulama, ahli Pengobatan, dan ahli beladiri legendaris yang namanya ditetapkan sebagai Pahlawan Nasional China oleh pemerintah China.

Wong Fei Hung adalah Pendekar IslamWong Fei-Hung dilahirkan pada tahun 1847 di Kwantung (Guandong) dari keluarga muslim yang taat.

Nama Fei pada Wong Fei Hung merupakan dialek Canton untuk menyebut nama Arab, Fais.
Sementara Nama Hung juga merupakan dialek Kanton untuk menyebut nama Arab, Hussein.
Jadi, bila di-bahasa-arab-kan, namanya ialah Faisal Hussein Wong.

Ayahnya, Wong Kay-Ying adalah seorang Ulama, dan tabib ahli ilmu pengobatan tradisional, serta ahli beladiri tradisional Tiongkok (wushu/kungfu). Ayahnya memiliki sebuah klinik pengobatan bernama Po Chi Lam di Canton (ibukota Guandong). Wong Kay-Ying merupakan seorang ulama yang menguasai ilmu wushu tingkat tinggi.

Kombinasi antara pengetahuan ilmu pengobatan tradisional dan teknik beladiri serta ditunjang oleh keluhuran budi pekerti sebagai Muslim membuat keluarga Wong sering turun tangan membantu orang-orang lemah dan tertindas pada masa itu. Karena itulah masyarakat Kwantung sangat menghormati dan mengidolakan Keluarga Wong.

Pasien klinik keluarga Wong yang meminta bantuan pengobatan umumnya berasal dari kalangan miskin yang tidak mampu membayar biaya pengobatan. Walau begitu, Keluarga Wong tetap membantu setiap pasien yang datang dengan sungguh-sungguh. Keluarga Wong tidak pernah pandang bulu dalam membantu, tanpa memedulikan suku, ras, agama, semua dibantu tanpa pamrih.

Ekonomi Indonesia pada Masa Demokrasi Terpimpin

 Kehidupan ekonomi Indonesia hingga tahun 1959 belum berhasil dengan baik dan tantangan yang menghadangnya cukup berat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kondisi ekonomi adalah sebagai berikut.

Gunting Syafruddin

Kebijakan ini adalah Pemotongan nilai uang (sanering). Caranya memotong semua uang yang bernilai Rp. 2,50 ke atas hingga nilainya tinggal setengahnya. Kebijakan ini dilakukan oleh Menteri Keuangan Syafruddin Prawiranegara pada masa pemerintahan RIS. Tindakan ini dilakukan pada tanggal 20 Maret 1950 berdasarkan SK Menteri Nomor 1 PU tanggal 19 Maret1950. Tujuannya untuk menanggulangi defisit anggaran sebesar Rp. 5,1 Miliar.
Dampaknya rakyat kecil tidak dirugikan karena yang memiliki uang Rp. 2,50 ke atas hanya orang-orang kelas menengah dan kelas atas. Dengan kebijakan ini dapat mengurangi jumlah uang yang beredar dan pemerintah mendapat kepercayaan dari pemerintah Belanda dengan mendapat pinjaman sebesar Rp. 200 juta.

Sistem Ekonomi Gerakan Benteng

Sistem ekonomi Gerakan Benteng merupakan usaha pemerintah Republik Indonesia untuk mengubah struktur ekonomi yang berat sebelah yang dilakukan pada masa Kabinet Natsir yang direncanakan oleh Sumitro Djojohadikusumo (menteri perdagangan). Program ini bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi kolonial menjadi struktur ekonomi nasional (pembangunan ekonomi Indonesia). Programnya adalah:

·                     Menumbuhkan kelas pengusaha dikalangan bangsa Indonesia.

·                     Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu diberi kesempatan untuk berpartisipasi dalam pembangunan ekonomi nasional.

·                     Para pengusaha Indonesia yang bermodal lemah perlu dibimbing dan diberikan bantuan kredit.

·                     Para pengusaha pribumi diharapkan secara bertahap akan berkembang menjadi maju.

Gagasan Sumitro ini dituangkan dalam program Kabinet Natsir dan Program Gerakan Benteng dimulai pada April 1950. Hasilnya selama 3 tahun (1950-1953) lebih kurang 700 perusahaan bangsa Indonesia menerima bantuan kredit dari program ini. Tetapi tujuan program ini tidak dapat tercapai dengan baik meskipun beban keuangan pemerintah semakin besar. Kegagalan program ini disebabkan karena :

·                     Para pengusaha pribumi tidak dapat bersaing dengan pengusaha non pribumi dalam kerangka sistem ekonomi liberal.

·                     Para pengusaha pribumi memiliki mentalitas yang cenderung konsumtif.

·                     Para pengusaha pribumi sangat tergantung pada pemerintah.

·                     Para pengusaha kurang mandiri untuk mengembangkan usahanya.

·                     Para pengusaha ingin cepat mendapatkan keuntungan besar dan menikmati cara hidup mewah.

·                     Para pengusaha menyalahgunakan kebijakan dengan mencari keuntungan secara cepat dari kredit yang mereka peroleh.

Dampaknya adalah program ini menjadi salah satu sumber defisit keuangan. Beban defisit anggaran Belanja pada 1952 sebanyak 3 Miliar rupiah ditambah sisa defisit anggaran tahun sebelumnya sebesar 1,7 miliar rupiah. Sehingga menteri keuangan Jusuf Wibisono memberikan bantuan kredit khususnya pada pengusaha dan pedagang nasional dari golongan ekonomi lemah sehingga masih terdapat para pengusaha pribumi sebagai produsen yang dapat menghemat devisa dengan mengurangi volume impor.

Nasionalisasi De Javasche Bank

Seiring meningkatnya rasa nasionalisme maka pada akhir tahun 1951pemerintah Indonesia melakukan nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia. Awalnya terdapat peraturan bahwa mengenai pemberian kredit harus dikonsultasikan pada pemerintah Belanda. Hal ini menghambat pemerintah dalam menjalankan kebijakan ekonomi dan moneter. Tujuannya adalah untuk menaikkan pendapatan dan menurunkan biaya ekspor, serta melakukan penghematan secara drastis. Perubahan mengenai nasionalisasi De Javasche Bank menjadi Bank Indonesia sebagai bank sentral dan bank sirkulasi diumumkan pada tanggal 15 Desember 1951 berdasarkan Undang-undang No. 24 tahun 1951.

Sistem Ekonomi Ali-Baba

Sistem ekonomi Ali-Baba diprakarsai oleh Iskaq Tjokrohadisurjo (menteri perekonomian kabinet Ali I). Tujuan dari program ini adalah:

·                     Untuk memajukan pengusaha pribumi.

·                     Agar para pengusaha pribumi bekerjasama memajukan ekonomi nasional.

·                     Pertumbuhan dan perkembangan pengusaha swasta nasional pribumi dalam rangka merombak ekonomi kolonial menjadi ekonomi nasional.

·                     Memajukan ekonomi Indonesia perlu adanya kerjasama antara pengusaha pribumi dan non pribumi.

Ali digambarkan sebagai pengusaha pribumi sedangkan Baba digambarkan sebagai pengusaha non pribumi khususnya Cina. Dengan pelaksanaan kebijakan Ali-Baba, pengusaha pribumi diwajibkan untuk memberikan latihan-latihan dan tanggung jawab kepada tenaga-tenaga bangsa Indonesia agar dapat menduduki jabatan-jabatan staf. Pemerintah menyediakan kredit dan lisensi bagi usaha-usaha swasta nasional. Pemerintah memberikan perlindungan agar mampu bersaing dengan perusahaan-perusahaan asing yang ada. Program ini tidak dapat berjalan dengan baik sebab:

·                     Pengusaha pribumi kurang pengalaman sehingga hanya dijadikan alat untuk mendapatkan bantuan kredit dari pemerintah. Sedangkan pengusaha non pribumi lebih berpengalaman dalam memperoleh bantuan kredit.

·                     Indonesia menerapkan sistem Liberal sehingga lebih mengutamakan persaingan bebas.

·                     Pengusaha pribumi belum sanggup bersaing dalam pasar bebas.

Persaingan Finansial Ekonomi (Finek)

Pada masa Kabinet Burhanuddin Harahap dikirim delegasi ke Jenewa untuk merundingkan masalah finansial-ekonomi antara pihak Indonesia dengan pihak Belanda. Misi ini dipimpin oleh Anak Agung Gde Agung. Pada tanggal 7 Januari 1956 dicapai kesepakatan rencana persetujuan Finek, yang berisi:

·                     Persetujuan Finek hasil KMB dibubarkan.

·                     Hubungan Finek Indonesia-Belanda didasarkan atas hubungan bilateral.

·                     Hubungan Finek didasarkan pada Undang-undang Nasional, tidak boleh diikat oleh perjanjian lain antara kedua belah pihak.

Hasilnya pemerintah Belanda tidak mau menandatangani, sehingga Indonesia mengambil langkah secara sepihak. Tanggal 13 Februari 1956Kabinet Burhanuddin Harahap melakukan pembubaran Uni Indonesia-Belanda secara sepihak. Tujuannya untuk melepaskan diri dari keterikatan ekonomi dengan Belanda. Sehingga, tanggal 3 Mei 1956, akhirnya Presiden Soekarno menandatangani undang-undang pembatalan KMB. Dampaknya adalah banyak pengusaha Belanda yang menjual perusahaannya, sedangkan pengusaha pribumi belum mampu mengambil alih perusahaan Belanda tersebut.

Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT)

Masa kerja kabinet pada masa liberal yang sangat singkat dan program yang silih berganti menimbulkan ketidakstabilan politik dan ekonomi yang menyebabkan terjadinya kemerosotan ekonomi, inflasi, dan lambatnya pelaksanaan pembangunan.
Program yang dilaksanakan umumnya merupakan program jangka pendek, tetapi pada masa kabinet Ali Sastroamijoyo II, pemerintahan membentuk Badan Perencanaan Pembangunan Nasional yang disebut Biro Perancang Negara. Tugas biro ini merancang pembangunan jangka panjang. Ir. Juanda diangkat sebagai menteri perancang nasional. Biro ini berhasil menyusun Rencana Pembangunan Lima Tahun (RPLT) yang rencananya akan dilaksanakan antara tahun 1956-1961 dan disetujui DPR pada tanggal 11 November 1958. Tahun 1957 sasaran dan prioritas RPLT diubah melalui Musyawarah Nasional Pembangunan (Munap). Pembiayaan RPLT diperkirakan 12,5 miliar rupiah.
RPLT tidak dapat berjalan dengan baik disebabkan karena :

·                     Adanya depresi ekonomi di Amerika Serikat dan Eropa Barat pada akhir tahun 1957 dan awal tahun 1958 mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara merosot.

·                     Perjuangan pembebasan Irian Barat dengan melakukan nasionalisasi perusahaan-perusahaan Belanda di Indonesia menimbulkan gejolak ekonomi.

·                     Adanya ketegangan antara pusat dan daerah sehingga banyak daerah yang melaksanakan kebijakan ekonominya masing-masing.

Musyawarah Nasional Pembangunan

Masa kabinet Juanda terjadi ketegangan hubungan antara pusat dan daerah. Masalah tersebut untuk sementara waktu dapat teratasi dengan Musayawaraah Nasional Pembangunan (Munap). Tujuan diadakan Munap adalah untuk mengubah rencana pembangunan agar dapat dihasilkan rencana pembangunan yang menyeluruh untuk jangka panjang. Tetapi tetap saja rencana pembangunan tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan baik karena:

·                     Adanya kesulitan dalam menentukan skala prioritas.

·                     Terjadi ketegangan politik yang tak dapat diredakan.

·                     Timbul pemberontakan PRRI/Permesta.

Hal ini membutuhkan biaya besar untuk menumpas pemberontakan PRRI/ Permesta sehingga meningkatkan defisit Indonesia. Memuncaknya ketegangan politik Indonesia- Belanda menyangkut masalah Irian Barat mencapai konfrontasi bersenjata.

Orde Baru

Selama lebih dari 30 tahun pemerintahan Orde Baru Presiden Soeharto, ekonomi Indonesia tumbuh dari GDP per kapita $70 menjadi lebih dari $1.000 pada 1996. Melalui kebijakan moneter dan keuangan yang ketat, inflasi ditahan sekitar 5%-10%, rupiah stabil dan dapat diterka, dan pemerintah menerapkan sistem anggaran berimbang. Banyak dari anggaran pembangunan dibiayai melalui bantuan asing.
Pada pertengahan 1980-an pemerintah mulai menghilangkan hambatan kepada aktivitas ekonomi. Langkah ini ditujukan utamanya pada sektor eksternal dan finansial dan dirancang untuk meningkatkan lapangan kerja dan pertumbuhan di bidang ekspor non-minyak. GDP nyata tahunan tumbuh rata-rata mendekati 7% dari 1987-1997, dan banyak analisis mengakui Indonesia sebagai ekonomi industri dan pasar utama yang berkembang.
Tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi dari 1987-1997 menutupi beberapa kelemahan struktural dalam ekonomi Indonesia. Sistem legal sangat lemah, dan tidak ada cara efektif untuk menjalankan kontrak, mengumpulkan hutang, atau menuntut atas kebangkrutan. Aktivitas bank sangat sederhana, dengan peminjaman berdasarkan-"collateral" menyebabkan perluasan dan pelanggaran peraturan, termasuk batas peminjaman. Hambatan non-tarif, penyewaan oleh perusahaan milik negara, subsidi domestik, hambatan ke perdagangan domestik, dan hambatan ekspor seluruhnya menciptakan gangguan ekonomi.
Krisis finansial Asia Tenggara yang melanda Indonesia pada akhir 1997dengan cepat berubah menjadi sebuah krisis ekonomi dan politik. Respon pertama Indonesia terhadap masalah ini adalah menaikkan tingkat suku bunga domestik untuk mengendalikan naiknya inflasi dan melemahnya nilai tukar rupiah, dan memperketat kebijakan fiskalnya. Pada Oktober 1997, Indonesia dan International Monetary Fund (IMF) mencapai kesepakatan tentang program reformasi ekonomi yang diarahkan pada penstabilan ekonomi makro dan penghapusan beberapa kebijakan ekonomi yang dinilai merusak, antara lain Program Permobilan Nasional dan monopoli, yang melibatkan anggota keluarga Presiden Soeharto. Rupiah masih belum stabil dalam jangka waktu yang cukup lama, hingga pada akhirnya Presiden Suharto terpaksa mengundurkan diri pada Mei 1998.

Pasca Suharto

Di bulan Agustus 1998, Indonesia dan IMF menyetujui program pinjaman dana di bawah Presiden B.J Habibie. Presiden Gus Dur yang terpilih sebagai presiden pada Oktober 1999 kemudian memperpanjang program tersebut.
Pada 2010 Ekonomi Indonesia sangat stabil dan tumbuh pesat. PDB bisa dipastikan melebihin Rp 6300 Trilyun ^[1] meningkat lebih dari 100 kali lipat dibanding PDB tahun 1980. Setelah India dan China, Indonesia adalah negara dengan ekonomi yang tumbuh paling cepat di antara 20 negara anggota Industri ekonomi terbesar didunia G20.
Ini adalah tabel PDB (Produk Domestik Bruto) Indonesia dari tahun ke tahun^[2] oleh IMF dalam juta rupiah.

Tahun	PDB
1980	60,143.191
1985	112,969.792
1990	233,013.290
1995	502,249.558
2000	1,389,769.700
2005	2,678,664.096
2010	6,422,918.230

Kajian Pengeluaran Publik

Sejak krisis keuangan Asia pada akhir tahun 1990-an, yang memiliki andil atas jatuhnya rezim Suharto pada bulan Mei 1998, keuangan publik Indonesia telah mengalami transformasi besar. Krisis keuangan tersebut menyebabkan kontraksi ekonomi yang sangat besar dan penurunan yang sejalan dalam pengeluaran publik. Tidak mengherankan utang dan subsidi meningkat secara drastis, sementara belanja pembangunan dikurangi secara tajam.
Saat ini, satu dekade kemudian, Indonesia telah keluar dari krisis dan berada dalam situasi dimana sekali lagi negara ini mempunyai sumber daya keuangan yang cukup untuk memenuhi kebutuhan pembangunan. Perubahan ini terjadi karena kebijakan makroekonomi yang berhati-hati, dan yang paling penting defisit anggaran yang sangat rendah. Juga cara pemerintah membelanjakan dana telah mengalami transformasi melalui "perubahan besar" desentralisasi tahun 2001 yang menyebabkan lebih dari sepertiga dari keseluruhan anggaran belanja pemerintah beralih ke pemerintah daerah pada tahun 2006. Hal lain yang sama pentingnya, pada tahun 2005, harga minyak internasional yang terus meningkat menyebabkan subsidi minyak domestik Indonesia tidak bisa dikontrol, mengancam stabilitas makroekonomi yang telah susah payah dicapai. Walaupun terdapat risiko politik bahwa kenaikan harga minyak yang tinggi akan mendorong tingkat inflasi menjadi lebih besar, pemerintah mengambil keputusan yang berani untuk memotong subsidi minyak.
Keputusan tersebut memberikan US$10 miliar [4] tambahan untuk pengeluaran bagi program pembangunan. Sementara itu, pada tahun 2006 tambahan US$5 miliar [5] telah tersedia berkat kombinasi dari peningkatan pendapatan yang didorong oleh pertumbuhan ekonomi yang stabil secara keseluruhan dan penurunan pembayaran utang, sisa dari krisis ekonomi. Ini berarti pada tahun 2006 pemerintah mempunyai US$15 miliar [6] ekstra untuk dibelanjakan pada program pembangunan. Negara ini belum mengalami 'ruang fiskal' yang demikian besar sejak peningkatan pendapatan yang dialami ketika terjadi lonjakan minyak pada pertengahan tahun 1970an. Akan tetapi, perbedaan yang utama adalah peningkatan pendapatan yang besar dari minyak tahun 1970-an semata-mata hanya merupakan keberuntungan keuangan yang tak terduga. Sebaliknya, ruang fiskal saat ini tercapai sebagai hasil langsung dari keputusan kebijakan pemerintah yang hati hati dan tepat.
Walaupun demikian, sementara Indonesia telah mendapatkan kemajuan yang luar biasa dalam menyediakan sumber keuangan dalam memenuhi kebutuhan pembangunan, dan situasi ini dipersiapkan untuk terus berlanjut dalam beberapa tahun mendatang, subsidi tetap merupakan beban besar pada anggaran pemerintah. Walaupun terdapat pengurangan subsidi pada tahun 2005, total subsidi masih sekitar US$ 10 miliar [7] dari belanja pemerintah tahun 2006 atau sebesar 15 persen dari anggaran total.
Berkat keputusan pemerintahan Habibie (Mei 1998 - Agustus 2001) untuk mendesentralisasikan wewenang pada pemerintah daerah pada tahun 2001, bagian besar dari belanja pemerintah yang meningkat disalurkan melalui pemerintah daerah. Hasilnya pemerintah propinsi dan kabupaten di Indonesia sekarang membelanjakan 37 persen [8] dari total dana publik, yang mencerminkan tingkat desentralisasi fiskal yang bahkan lebih tinggi daripada rata-rata OECD.
Dengan tingkat desentralisasi di Indonesia saat ini dan ruang fiskal yang kini tersedia, pemerintah Indonesia mempunyai kesempatan unik untuk memperbaiki pelayanan publiknya yang terabaikan. Jika dikelola dengan hati-hati, hal tersebut memungkinkan daerah-daerah tertinggal di bagian timur Indonesia untuk mengejar daerah-daerah lain di Indonesia yang lebih maju dalam hal indikator sosial. Hal ini juga memungkinkan masyarakat Indonesia untuk fokus ke generasi berikutnya dalam melakukan perubahan, seperti meningkatkan kualitas layanan publik dan penyediaan infrastruktur seperti yang ditargetkan. Karena itu, alokasi dana publik yang tepat dan pengelolaan yang hati-hati dari dana tersebut pada saat mereka dialokasikan telah menjadi isu utama untuk belanja publik di Indonesia kedepannya.
Sebagai contoh, sementara anggaran pendidikan telah mencapai 17.2 persen [9] dari total belanja publik- mendapatkan alokasi tertinggi dibandingkan sektor lain dan mengambil sekitar 3.9 persen [10] dari PDB pada tahun 2006, dibandingkan dengan hanya 2.0 persen dari PDB pada tahun 2001[11] - sebaliknya total belanja kesehatan publik masih dibawah 1.0 persen dari PDB [12]. Sementara itu, investasi infrastruktur publik masih belum sepenuhnya pulih dari titik terendah pasca krisis dan masih pada tingkat 3.4 persen dari PDB [13]. Satu bidang lain yang menjadi perhatian saat ini adalah tingkat pengeluaran untuk administrasi yang luar biasa tinggi. Mencapai sebesar 15 persen pada tahun 2006 [14], menunjukkan suatu penghamburan yang signifikan atas sumber daya publik.